Koordinasi dan Monitoring Pra Pelaksanaan Kegiatan PKTD & Sapras Dana Desa 2026 di Nagari Pematang Panjang

-

 T


TAPM Kabupaten Sijunjung dan Pendamping Desa Kecamatan Sijunjung melaksanakan Koordinasi dan Monitoring Pra Pelaksanaan Kegiatan PKTD & Sapras Dana Desa 2026 di Nagari Pematang Panjang Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung. Nagari sebagai penerima Dana Desa 2026 perlu dipastikan bahwa kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan pembangunan Sarana Prasarana (Sapras) berjalan sesuai ketentuan. Tahap pra pelaksanaan menjadi krusial untuk menyamakan persepsi, menyiapkan mekanisme kerja, serta memastikan kesiapan teknis dan administrasi.

Tujuan :

 - Menyelaraskan rencana kegiatan PKTD & Sapras dengan RKPDes dan APBDes 2026. 

- Memastikan kesiapan teknis, administrasi, dan sumber daya manusia sebelum pelaksanaan. 

- Melakukan monitoring awal terhadap kesiapan desa, termasuk aspek transparansi dan akuntabilitas. 

- Menetapkan timeline, pembagian tugas, dan mekanisme pengawasan 

Monitoring lapangan ke lokasi rencana kegiatan PKTD & Sapras. Dengan kegiatan : PKTD Sapras Rehab DAM / TPT Jalan Lingkungan Pemukiman dengan Alokasi Dana Desa Rp. 70.141.900,- Pembangunan TPT    PAUD dengan alokasi Dana Desa Rp. 29.966.100,- Pembangunan Lapangan Bola dengan alokasi Dana Desa Rp. 100.000.000-

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dana Desa Tahun 2026 Nagari Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus

-
Kunjungan Lapangan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) ke Nagari Sisawah, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan monitoring pelaksanaan  kegiatan Dana Desa Tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan serta mendorong percepatan realisasi kegiatan di tingkat nagari. Dalam sesi koordinasi, dibahas sejumlah regulasi penting yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan, di antaranya Permendesa Nomor 16 Tahun 2025 serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026. Pembahasan difokuskan pada kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan regulasi yang berlaku, termasuk pengelolaan anggaran dan prioritas penggunaan dana desa. TPP juga memberikan saran agar pemerintah nagari dapat melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan, sehingga target penyerapan anggaran dan capaian output dapat terealisasi tepat waktu. Selanjutnya, dilakukan peninjauan lapangan terhadap pembangunan gerai KopdesM...
Baca selengkapnya

Rapat Persiapan Verifikasi Capaian Desa/Nagari Berkinerja Baik dalam Percepatan Penurunan Stunting oleh BPKP

-
  Rapat Persiapan Verifikasi Capaian Desa/Nagari Berkinerja Baik dalam Percepatan Penurunan Stunting oleh BPKP dengan Lokus Nagari Palangki, Nagari Tanjuang Kaliang dan Nagari Aia Amo, bersama Tim TAPM Kabupaten Sijunjung, DPMN Kab. Sijunjung, Sekretaris dan Perangkat Nagari Lokus, di Kantor DPMN Kabupaten Sijunjung pada tanggal 1 Oktober 2025. Tujuan Verifikasi oleh BPKP - Menilai Kinerja Desa/Nagari dalam pelaksanaan konvergensi program percepatan penurunan stunting. - Memastikan Akuntabilitas dan efektivitas intervensi berbasis data eHDW (Elektronik Human Development Worker). Komponen Persiapan Verifikasi Berikut poin-poin penting yang dibahas dalam rapat persiapan : 1. Indikator Penilaian - Cakupan layanan gizi ibu dan anak - Sanitasi dan air bersih - Edukasi dan perubahan perilaku - Keterlibatan kader dan masyarakat - Inovasi lokal berbasis budaya 2. Dokumen Pendukung - Laporan eHDW dan dashboard konvergensi - Bukti kegiatan: foto, daftar hadir, laporan realisasi -...
Baca selengkapnya

Kunjungan Lapangan TPP Kabupaten Sijunjung bersama Camat Koto VII ke Nagari Guguak

-
Gambar
Kunjungan Lapangan TPP bersama Camat Koto VII ke Nagari Guguak dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan Dana Desa Tahun 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh pemerintah nagari, pengurus BUMDesa, serta unsur terkait lainnya. Dalam koordinasi dibahas beberapa hal penting, di antaranya mengenai implementasi PP Nomor 16 Tahun 2026 serta pembangunan KopdesMP. Dalam diskusi disampaikan bahwa pemerintah nagari dalam beberapa kondisi tidak dilibatkan secara langsung dalam proses pembangunan, namun tetap dibebani untuk menyediakan berbagai kebutuhan pendukung dan hal lainnya. Selain itu, mengingat Dana Desa Tahap II Tahun 2026 telah tersalur, pemerintah nagari disarankan agar segera melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan  sehingga target pembangunan dapat tercapai tepat waktu dan penyerapan anggaran berjalan optimal. Setelah kegiatan koordinasi, rombongan melanjutkan kunjungan lapangan ke kegiatan ketahanan pangan berupa peternakan ayam petelur yang dikelola me...
Baca selengkapnya