Workshop Penyusunan Perencanaan Nagari Berbasis Mitigasi Bencana

Workshop Penyusunan Perencanaan Nagari Berbasis Mitigasi Bencana pada tanggal 5 Agustus 2026 sd 6 Agustus 2026  dilaksanakan di Balairung Lansek Manih Kantor Bupati Sijunjung terdiri dari 2 Klaster sebagai upaya meningkatkan kapasitas dalam memfasilitasi pemerintah nagari menyusun dokumen perencanaan yang adaptif terhadap risiko bencana, perubahan iklim, serta selaras dengan arah pembangunan daerah. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, narasumber dari instansi terkait, serta seluruh peserta workshop yang terdiri dari tenaga pendamping dan perangkat nagari. Kegiatan diawali dengan rangkaian acara pembukaan yang dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Sijunjung. Dalam sambutannya disampaikan pentingnya penguatan kualitas perencanaan nagari agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan pembangunan, termasuk mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim, dan pemanfaatan Dana Desa yang efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, peserta menerima Materi I: Sinkronisasi Penyusunan Perencanaan Nagari dengan Prioritas Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh narasumber dari BAPPEDA Kabupaten Sijunjung. Materi ini menekankan pentingnya keterpaduan antara RPJM Nagari, RKP Nagari, dan APB Nagari dengan RPJMD Kabupaten, prioritas pembangunan daerah, serta kebijakan nasional agar pelaksanaan pembangunan nagari lebih terarah, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pada sesi berikutnya disampaikan Materi II: Penyusunan Perencanaan Nagari dalam Rangka Penguatan Desa Berketahanan Iklim dan Tangguh Bencana oleh narasumber dari BPBD Kabupaten Sijunjung. Peserta memperoleh pemahaman mengenai identifikasi potensi risiko bencana, analisis kerentanan wilayah, penyusunan program mitigasi, kesiapsiagaan, serta integrasi aspek pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim ke dalam dokumen perencanaan nagari sehingga pembangunan menjadi lebih berkelanjutan dan mampu meningkatkan ketangguhan masyarakat. Workshop kemudian dilanjutkan dengan Materi III: Tata Kelola Keuangan dan Aset Nagari/Desa yang disampaikan oleh narasumber dari DPMD Provinsi Sumatera Barat. Materi membahas prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, tertib administrasi, serta pengelolaan aset nagari secara efektif mulai dari perencanaan, pencatatan, pemanfaatan, hingga pengamanan aset sebagai bagian dari peningkatan tata kelola pemerintahan nagari. Melalui kegiatan ini, TPP Kabupaten Sijunjung memperoleh penguatan kapasitas dan pemahaman yang lebih komprehensif dalam mendampingi pemerintah nagari menyusun perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan prioritas pembangunan daerah, responsif terhadap risiko bencana dan perubahan iklim, serta didukung tata kelola keuangan dan aset yang baik. Hasil workshop ini diharapkan menjadi bekal bagi TPP dalam memberikan fasilitasi yang lebih optimal kepada pemerintah nagari untuk mewujudkan pembangunan yang tangguh, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada hari kedua pelaksanaan Workshop Penyusunan Perencanaan Nagari Berbasis Mitigasi Bencana Tahun 2026, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Sijunjung kembali mengikuti rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan dalam memfasilitasi proses perencanaan pembangunan nagari yang terintegrasi dengan aspek mitigasi bencana. Sama seperti hari pertama, kegiatan hari kedua dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pagi dan sesi siang, dengan peserta yang terbagi dalam dua kelompok (cluster) agar proses pembelajaran dan diskusi dapat berlangsung lebih efektif. Pada sesi pertama, materi disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) dengan tema Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Nagari. Dalam pemaparannya dijelaskan keterkaitan antara dokumen perencanaan nagari dengan pengelolaan keuangan nagari, mulai dari penyusunan RPJM Nagari, RKP Nagari, hingga penganggaran dalam APB Nagari. Narasumber menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran agar program dan kegiatan yang telah disepakati melalui musyawarah dapat diimplementasikan secara efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, termasuk pengalokasian anggaran untuk kegiatan mitigasi dan penanggulangan bencana di tingkat nagari. Materi berikutnya disampaikan oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) dengan tema Sinkronisasi Perencanaan Nagari terhadap Program Strategis Nasional dan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dalam sesi ini dijelaskan pentingnya mengintegrasikan arah kebijakan pembangunan nasional ke dalam dokumen perencanaan nagari tanpa mengabaikan kebutuhan dan potensi lokal. Narasumber memaparkan berbagai Program Strategis Nasional yang dapat disinergikan dengan perencanaan nagari, seperti penguatan ketahanan pangan, penanganan kemiskinan ekstrem, pengembangan BUMNag/BUMDesa, peningkatan kualitas layanan dasar, serta pengurangan risiko bencana. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai prioritas penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan yang berlaku sehingga perencanaan nagari dapat menghasilkan program yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat nagari. Selanjutnya, materi disampaikan oleh perwakilan BPKP Sumatera Barat dengan tema Penyusunan Perencanaan Nagari dan Implementasi ke Aplikasi Siskeudes. Pada sesi ini peserta memperoleh penjelasan teknis mengenai tahapan penyusunan dokumen perencanaan yang benar serta bagaimana mengintegrasikan hasil perencanaan tersebut ke dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Narasumber menjelaskan mekanisme penginputan data perencanaan, keterkaitan antara dokumen perencanaan dengan penganggaran, serta langkah-langkah untuk memastikan konsistensi data sehingga tidak terjadi perbedaan antara dokumen perencanaan dan dokumen keuangan nagari.