Rapat Koordinasi TPP Kabupaten Sijunjung di Objek Wisata Timbulun 7 Nagari Sibakur Kecamatan Tanjung Gadang

TPP melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Bulanan TPP pada tanggal 27 Agustus 2026 di Objek Wisata Timbulun 7 Nagari Sibakur Kecamatan Tanjunf Gadang sebagai forum evaluasi, sinkronisasi, dan penyamaan persepsi terhadap pelaksanaan pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nagari di Kabupaten Sijunjung. Kegiatan ini juga dihadiri oleh DPMN, dalam hal ini Kepala Bidang Keuangan dan Pembangunan, Bapak Romi, S.H. Kehadiran DPMN diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara TPP dengan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti berbagai agenda pendampingan di nagari. Dalam rapat koordinasi tersebut dibahas beberapa agenda penting yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pendampingan. Pertama, terkait penginputan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa (Monev DD) yang mulai diberlakukan pada bulan September 2026. TPP diarahkan untuk memahami mekanisme penginputan serta memastikan nagari dapat menyampaikan data dan laporan secara tepat waktu dan sesuai dengan kondisi pelaksanaan kegiatan Dana Desa. Kedua, dilakukan pembahasan mengenai hasil Pemutakhiran Indeks Desa Tahun 2026.

Hasil pemutakhiran menjadi salah satu bahan penting dalam melihat kondisi dan perkembangan nagari, sekaligus menjadi dasar dalam mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, hasil Indeks Desa diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu rujukan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nagari ke depan. Ketiga, rapat membahas perencanaan nagari tahun 2026, termasuk pentingnya memastikan proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengakomodir kebutuhan dan prioritas pembangunan nagari. Selanjutnya, dibahas rencana kunjungan TPP bersama DPMN ke kecamatan dalam rangka mendorong tertib perencanaan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana koordinasi dan pembinaan secara langsung kepada pemerintah nagari, khususnya dalam memastikan tahapan perencanaan, penyusunan dokumen, serta penganggaran nagari berjalan sesuai ketentuan dan tepat waktu. Agenda berikutnya adalah keberlanjutan proses pendaftaran badan hukum BUM Desa. TPP diminta untuk terus melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap nagari yang masih dalam proses pendaftaran maupun yang perlu melakukan penyempurnaan dokumen, sehingga seluruh BUM Desa dapat memiliki legalitas sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, dibahas pula penginputan data sosial budaya nagari melalui Google Form. Data tersebut perlu dilengkapi dan diinput secara akurat sebagai bagian dari pendataan kondisi sosial budaya nagari yang nantinya dapat menjadi bahan informasi dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Melalui rapat koordinasi bulanan ini diharapkan seluruh TPP memiliki pemahaman dan langkah tindak lanjut yang sama terhadap berbagai agenda pendampingan. Koordinasi yang berkelanjutan antara TPP dan DPMN juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pendampingan serta mendorong tertib administrasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di nagari Kabupaten Sijunjung.