Musrenbang RKP Tahun 2026 dan DU RKP Tahun 2027 Nagari Lubuk Tarok Kecamatan Lubuk Tarok Kab. Sijunjung

-

Fasilitasi Musrenbang RKP Tahun 2026 dan DU RKP Tahun 2027 Nagari Lubuk Tarok Kecamatan Lubuk Tarok Kab. Sijunjung dilaksanakan di Ruang Pertemuan Kantor Wali Nagari Lubuk Tarok pada tanggal 7 Oktober 2025. 


RKP Nagari 2026

Tujuan: Menyusun rencana kerja pemerintah nagari untuk tahun 2026 berdasarkan RPJM Nagari dan aspirasi masyarakat.

Prioritas: Fokus pada pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat, seperti peningkatan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

Hasil: RKP Nagari 2026 akan menjadi dasar program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana desa dan sumber lain.

DU RKP 2027

Tujuan: Mengumpulkan dan menyusun daftar usulan prioritas pembangunan yang akan diusulkan untuk tahun 2027.

Prioritas: Mencakup usulan dari berbagai bidang seperti pemerintahan, sosial budaya, ekonomi, serta fisik dan prasarana.

Hasil: Usulan ini akan disampaikan ke tingkat kecamatan untuk dipertimbangkan dalam Musrenbang selanjutnya.

Mekanisme dan Tujuan

Partisipasi: Forum ini melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari perangkat nagari, tokoh masyarakat, BPN, KAN, hingga perwakilan pemerintah daerah (OPD) dan kecamatan.

Sinergi: Musrenbang memastikan perencanaan pembangunan nagari selaras dengan program pembangunan daerah yang lebih luas.

Manfaat: Dengan adanya Musrenbang, pembangunan nagari diharapkan lebih terarah, partisipatif, dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dana Desa Tahun 2026 Nagari Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus

-
Kunjungan Lapangan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) ke Nagari Sisawah, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan monitoring pelaksanaan  kegiatan Dana Desa Tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan serta mendorong percepatan realisasi kegiatan di tingkat nagari. Dalam sesi koordinasi, dibahas sejumlah regulasi penting yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan, di antaranya Permendesa Nomor 16 Tahun 2025 serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026. Pembahasan difokuskan pada kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan regulasi yang berlaku, termasuk pengelolaan anggaran dan prioritas penggunaan dana desa. TPP juga memberikan saran agar pemerintah nagari dapat melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan, sehingga target penyerapan anggaran dan capaian output dapat terealisasi tepat waktu. Selanjutnya, dilakukan peninjauan lapangan terhadap pembangunan gerai KopdesM...
Baca selengkapnya

Rapat Persiapan Verifikasi Capaian Desa/Nagari Berkinerja Baik dalam Percepatan Penurunan Stunting oleh BPKP

-
  Rapat Persiapan Verifikasi Capaian Desa/Nagari Berkinerja Baik dalam Percepatan Penurunan Stunting oleh BPKP dengan Lokus Nagari Palangki, Nagari Tanjuang Kaliang dan Nagari Aia Amo, bersama Tim TAPM Kabupaten Sijunjung, DPMN Kab. Sijunjung, Sekretaris dan Perangkat Nagari Lokus, di Kantor DPMN Kabupaten Sijunjung pada tanggal 1 Oktober 2025. Tujuan Verifikasi oleh BPKP - Menilai Kinerja Desa/Nagari dalam pelaksanaan konvergensi program percepatan penurunan stunting. - Memastikan Akuntabilitas dan efektivitas intervensi berbasis data eHDW (Elektronik Human Development Worker). Komponen Persiapan Verifikasi Berikut poin-poin penting yang dibahas dalam rapat persiapan : 1. Indikator Penilaian - Cakupan layanan gizi ibu dan anak - Sanitasi dan air bersih - Edukasi dan perubahan perilaku - Keterlibatan kader dan masyarakat - Inovasi lokal berbasis budaya 2. Dokumen Pendukung - Laporan eHDW dan dashboard konvergensi - Bukti kegiatan: foto, daftar hadir, laporan realisasi -...
Baca selengkapnya

Kunjungan Lapangan TPP Kabupaten Sijunjung bersama Camat Koto VII ke Nagari Guguak

-
Gambar
Kunjungan Lapangan TPP bersama Camat Koto VII ke Nagari Guguak dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan Dana Desa Tahun 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh pemerintah nagari, pengurus BUMDesa, serta unsur terkait lainnya. Dalam koordinasi dibahas beberapa hal penting, di antaranya mengenai implementasi PP Nomor 16 Tahun 2026 serta pembangunan KopdesMP. Dalam diskusi disampaikan bahwa pemerintah nagari dalam beberapa kondisi tidak dilibatkan secara langsung dalam proses pembangunan, namun tetap dibebani untuk menyediakan berbagai kebutuhan pendukung dan hal lainnya. Selain itu, mengingat Dana Desa Tahap II Tahun 2026 telah tersalur, pemerintah nagari disarankan agar segera melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan  sehingga target pembangunan dapat tercapai tepat waktu dan penyerapan anggaran berjalan optimal. Setelah kegiatan koordinasi, rombongan melanjutkan kunjungan lapangan ke kegiatan ketahanan pangan berupa peternakan ayam petelur yang dikelola me...
Baca selengkapnya